KONTROVERSI INDONESIA STOP EKSPOR NIKEL DAN WACANA INDONESIA STOP EKSPOR MINERBA

            Berdasarkan data US Geological Survey,   Indonesia dan Australia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, yaitu 21 juta ton di tahun 2022 (USGS, 2022). Menurut Badan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara (2021), produksi nikel dan feronikel di Sulawesi Tenggara (salah satu produsen nikel terbesar Indonesia) menunjukkan fluktuasi dari 2008 sampai dengan 2019. Grafik 1 menunjukkan pada tahun 2017-2019, terjadi tren kenaikan produksi nikel dan feronikel.

Grafik 1: Produksi Nikel dan Feronikel Sulawesi Tenggara 2008-2019 (BPS Sultra, 2021)

            Melihat potensi nikel yang besar, Pemerintah Indonesia berusaha untuk meningkatkan nilai tambah barang bagi Indonesia dengan membuat aturan larangan ekspor nikel mentah mulai 2020. (Permen ESDM, 2019). Ini membuat Uni Ini membuat Uni Eropa, sebagai salah satu konsumen besarnikel dunia mangajukan gugatan ke WTO atas Indonesia untuk mencabut kebijakan pelarangan ekspor nikel mentah. Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, menyatakan bahwa kebijakan pelarangan adalah hak Indonesia atas kepemilikan sumber daya alam. Beliau menegaskan bahwa dengan adanya pelarangan ekspor nikel mentah, produk industri pengolahan logam dan nilai ekspor produk pengolahan logam berkembang pesat. (Evandio, 2022)

Data dan fakta yang ada menunjukkan bahwa Indonesia memiliki cadangan nikel yang besar di dunia dan berusaha meningkatkan nilai tambah dalam negeri dengan melarang ekspor nikel mentah. Namun, kebijakan ini mendapatkan tantangan dalam bentuk gugatan dari Uni Eropa, sehingga terdapat gap apakah terdapat kebijakan lain yang dapat ditempuh oleh Indonesia selain melarang ekspor nikel mentah.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi sempat menyampaikan, penghentian ekspor nikel menjadi semangat memperbaiki tata kelola tambang di Tanah Air. Ini menjadi momentum menghidupkan hilirisasi industri demi mendorong nilai tambah di dalam negeri. Indonesia memberlakukan pelarangan ekspor bijih nikel sejak 1 Januari 2020 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019. Aturan tersebut secara garis besar meliputi beberapa hal sebagai berikut:

  • Pemegang IUP OP hanya bisa mengekspor nikel dengan kadar <1,7% setelah melakukan pemurnian hingga 70%
  • Produk hasil peleburan wajib dipasarkan dalam negri hingga semua kebutuhan dalam negri terpenuhi
  • Setelah memenuhi 2 hal tersebut baru bisa mendapatkan rekomendasi dari Menteri ESDM yang menjsdi syarat ekspor menurut Permendag No 1 Tahun 2007

Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif juga memastikan pemerintah Indonesia belum menyerah dari kekalahan peradilan melawan WTO. Kata dia, segala upaya masih akan dilakukan pemerintah Indonesia agar Indonesia tetap mendapatkan nilai tambah dan tak melulu sumber daya mentahnya dikeruk oleh asing.

UE menyoroti keputusan Indonesia terhadap pembatasan ekspor ini meliputi beberapa hal, yaitu :

  • Kewajiban penggunaan smelter dalam negri
  • Kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negri
  • Tidak Konsisten terhadap keputusan GATT 1994

 

Jadi, bagaimana Menurut anda jika Indonesia Stop Ekspor Minerba ???