PT Vale Indonesia Tbk (IDX: INCO) merupakan perusahan tambang dan pengolahan nikel terintegrasi yang beroperasi di Blok Sorowako, Blok Bahodopi, dan Blok Pomala pada 3 Provinsi di Pulau Sulawesi. PT Vale berdiri sejak 25 Juli 1968, dan sudah berjalan kurang lebih 54 tahun lamanya. Tepat pada tahun 2025 mendatang perusahaan ini perlu memperpanjang kontrak karya untuk keberlangsungan aktivitas pertambangannya. (sumber: www.vale.com)

Namun bukan hal yang mudah bagi PT. Vale untuk memperpangan izin pertambangannya karena perpanjangan tersebut mendapat perlawanan dari 3 Gubernur di Sulawesi, antara lain:

  1. Gubernur Sulawesi Selatan
  2. Gubernur Sulawesi Tengah
  3. Gubernur Sulawesi Tenggara

11 Alasan Provinsi Sulawesi Selatan Menolak Kontrak Karya PT. Vale Diperpanjang.

11 alasan tersebut disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral  Pemprov Sulsel  Andi Bakti Haruni saat diskusi publik yang dilaksanakan di Universitas Hasanuddin

  1. Vale selama 54 tahun hanya mampu mengelola 7.000 ha dari 118.000 ha daeran konsensi
  2. Janji pembangunan smalter diwilayah Bahodopi dan Mataraappe yang belum terlaksana
  3. Pengarusutamaan Tenaga Kerja Lokal
  4. Pengarusutamaan Barang dan Jasa Dalam Negeri
  5. Vale juga tidak komit meningkatkan kapasitas produksi
  6. Divestasi saham
  7. Kontribusi ke Pemprov sangat kecil, hanya 1,88%
  8. Isu pencemaran lingkungan menjadi sorotan masyarakat dan pemerhati lingkungan
  9. PLTA Larona, PLTA Balambano, dan PLTA Karebbe, seharusnya milik negara, sehingga berpotensi merugikan negara
  10. Reklamasi lahan bekas tambang
  11. Pengembangan dan pemberdayaan masyrakat

(sumber: suarasulsel.id)

Beberapa rekomendasi yang ditawarkan Rektor Universitas Hasanuddin dalam Dialog Publik mengenai permasalahan ini, antara lain:

  1. Diperlukan kajian khusus mengebai proporsi ideal pembagian penerimaan negara (pusat, provinsi, dan kabupaten) dari sektor pertambangan.
  2. Mendesak dilakukan kajian komprehensif mengenai dampak program pemberdayaan masyarakat di lingkar tambangoleh pihak independen
  3. Direkomendasikan untuk dilakukan audt lingkungan oleh pihak yang independen agar isu-isu menyangkut tata kelola lingkungan dapat terselesaikan
  4. Direkomendasikan agar terdapat proporsi saham yang akan diberikan ke pemerintah provinsi dan kabupaten
  5. Mendesak dilakukan pemetaan konflik di lingkar tambang dengan melibatkan Universitas melalui riset aksi-kolaboratif

(sumber: dialog publik di Universitas Hasanuddin)